Tugas Pokok & Fungsi

Kedudukannya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintah.

 

Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 adalah merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan, dan kewaspadaan.

 

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol;
  2. Perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
  4. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
  5. Fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
  6. Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat, dan antar organisasi tersebut;
  7. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  8. Pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan hak asasi manusia;
  9. Pemantauan, pengkajian, dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa, politik, dan hak asasi manusia;
  10. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
  11. Penyediaan dan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
  12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Badan Kesbangpol DKI Jakarta;
  13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
Username
Password
Tipe
SKT Ormas/LSM

Februari 2016

M S S R K J S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
* Letakkan kursor di atas tanggal.

01 Februari 2016

Kesbangpol Sambut Baik Karang Taruna Bina Eks Gafatar

26 Januari 2016

Peninjauan lapangan Tim Pora Jakarta Utara ke Klinik Thank Family Health Centre

25 Januari 2016

Kepala Badan Kesbangpol mengunjungi Eks Warga Gafatar di Panti Sosial Bina Insani

25 Januari 2016

Sekretaris Badan Kesbangpol menghadiri Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pemerintahan Umum

20 Januari 2016

Rakor Sinkronisasi draft RA TPKS DKI Jakarta Tahun 2016
  • Pemilu Kada
  • Ormas LSM
  • Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  • Test

18 02 2013

Pergub 47_

LINK TERKAIT

MINI GALERI

DATA PENGUNJUNG

Flag Counter