Tugas Pokok & Fungsi

Kedudukannya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintah.

Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta adalah merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan, dan kewaspadaan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol;
  2. Perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
  4. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
  5. Fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
  6. Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat, dan antar organisasi tersebut;
  7. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  8. Pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan hak asasi manusia;
  9. Pemantauan, pengkajian, dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa, politik, dan hak asasi manusia;
  10. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
  11. Penyediaan dan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
  12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Badan Kesbangpol DKI Jakarta;
  13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
Username
Password
Tipe
Izin Artis Asing
Izin Keramaian
Rekomendasi Penelitian
SKT Ormas/LSM

September 2014

M S S R K J S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
* Letakkan kursor di atas tanggal.

25 Agustus 2014

Partisipasi Pemuda Simbol Perlawanan Geronthocracy

25 Agustus 2014

106 Anggota DPRD DKI Jakarta Dilantik Hari Ini

23 Agustus 2014

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu

21 Agustus 2014

MK Tolak Permohonan Prabowo-Hatta

21 Agustus 2014

Akhir Masa Jabatan, DPRD DKI Sahkan Enam Perda
  • Pemilu Kada
  • Ormas LSM
  • Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  • Test

18 02 2013

Pergub 47_

WEBSITE LINK

MINI GALERI

DATA PENGUNJUNG

Flag Counter